peraturan tentang tata naskah dinas. 1505, jdih. peraturan tentang tata naskah dinas

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2021. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tipe Dokumen. bahwa Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung,. Peraturan Bupati (PERBUP). Permen PAN $ RB No. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan. Oleh: Isnanto Hapsara Editor: Fahriyal 02 Oct 2023 - 12:55 location_on Bandar Lampung. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagaiWebsite Biro ORTALA. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak. Tanggal Pengundangan. Peraturan Perundang-undangan. 2021/No. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Di. Nomor Tambahan. 3. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3). SALINAN MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a. Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS INSTANSI PEMERINTAH - Download as a PDF or view online for free. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata. 36, BD. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangtata naskah dinas. 164/PMK. id : 3 hlm. KBBI, yang diakses pada 7 Oktober 2022, pukul 16. Tata Naskah Dinas. Peraturan Menteri Kelautan dan. Jenis. id : 8 hlm. Peraturan Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pasal 3 Pedoman tata naskah dinas Pemerintah Daerah disusun dengan ruang lingkup: a. Bandung. 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diganti; d. : Indonesia. 2021. Pejabat Pengundangan. 2. Undang. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan. Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan; b. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. CONTOH 17. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Keputusan Nomor 72/M. Indonesia. Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten CIlacap. kemnaker. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di lingkungan. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Tata Naskah Dinas Di ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten BandungPembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;. Peraturan Bupati Kabupaten Gunung Mas Nomor 1 Tahun 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Tipe Dokumen. 61. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2019 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan T. Adapun Naskah Dinas pengaturan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik;: 1. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2019 ini ditetapkan dengan pertimbangan: bahwa ketentuan mengenai penyusunan tata naskah dinas yang diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan KebudayaanCilacap No. 2019. : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Tahun Pengundangan. Menetapkan MEMUTUSKAN: Nomor 18 Kearsipan 18 Seri E, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 ten tang Penyelenggaraan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor. Badan/Pengarang : Indonesia. ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas; b. 3. Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kota Besar DalamABSTRAK: a. Nomor Tambahan. Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta LaguABSTRAK: a. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021. Peraturan ini merupakan. tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 8. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Peraturan. Undang-Undang Nomor 6 Drt. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga untuk keseragaman dan ketertiban pengelolaan tata naskah dinas perlu penyesuaian jenis, materi, dan format naskah dinas; bahwa Peraturan. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Pencabutan. Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka : a. E. T. Penomoran Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pariwisata menggunakan sistem gabungan/ campuran dengan pengendalian di unit kearsipan pada Biro Umum, Kepegawaian, Hukum, dan Organisasi. Tahun. Judul. efektivitas dan dalam tata naskah dinas; dan 5. tentang Tata Naskah Dinas Perpustakaan Nasional . 8. Pemrakarsa. 8, BN. Peraturan Perundang-undangan. Umpan ; FAQ ;2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung; b. Nomor. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. Peraturan adalah naskah dinas yang berlaku dan memuat norma hukum yang mengikat secara umum, berlaku secara internal dan/atau eksternal Komnas HAM dan bersifatPasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. go. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atauTata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pariwisata T. U. go. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 Tahun 2019 tentang. id. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan KebudayaanPeraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia. E. Tata naskah dinas adalah penyelenggaraan komunikasi tulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan. TENTANG. Nomor Pengundangan. bahwa jenis dan format tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan pedoman tata naskah dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional. Pedoman Tata Naskah Dinas yang mengatur mengenai Naskah Dinas dan Naskah Dinas Elektronik di Kementerian. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 ttg Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sasaran Sasaran penetapan Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian adalah: 1. Dengan adanya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagutentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti; b. Peraturan Perundang-undangan. 686, atrbpn. E. Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 11. ABSTRAK: a. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat Peraturan Bawaslu No. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 8. Pejabat yang Menetapkan. PERATURANPEDIA. penyelenggaraan Tata Naskah Dinas , sehingga perlu diganti ; b. E. 330. sekurang - kurangnya 2 cm dari tepi atas kertas. 2021/NO. Pada saat PERGUB ini mulai berlaku, PERGUB No. 1291; : 34 Hlm. . Judul. Indonesia. 2017 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri T. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinyatakan bahwa Naskah Dinas Arahan terdiri atas: Naskah Dinas pengaturan; Naskah Dinas penetapan; dan Naskah Dinas penugasan. 7. 58 Halaman. U: Indonesia. Pemkab Pringsewu Sosialisasikan Perbup Tata Naskah & Pakaian Dinas . E. id – PERATURAN BKN Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara. 2021/No. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah; Mengingat : 1. 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan. BAB III TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK Pasal 5 Tata Naskah Dinas Elektronik. -4Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pejabat Pengundangan. Peraturan gubernur adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh gubernur. Pasal 18 ayat (6). Kementerian Pekerjaan Umum. U. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia NO. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 perlu disempurnakan. PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 10. Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang menampilkan Database Peraturan Perundang-undangan yang memuat informasi mengenai jenis, status,. E. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 20),. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di. Tipe Dokumen. Umpan ; FAQ ;TATA - NASKAH - DINAS 2021 PERWAL NO. Badan / Pengarang. Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; b. tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran penyelenggara Tata Naskah Dinas dan Tata Naskah Dinas Elektronik; 2. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018. 44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan; dan b. bahwa tata naskah dinas merupakan sarana yang cukup efektif dalam menciptakan arsip pelaksanaan. T. Judul. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang. penyeragaman dan penyesuaian tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten K&ranganyar; b. PERATURANPEDIA. Tanggal Penetapan. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2003 tentang. B. Ditetapkan Tanggal. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa. TENTANG PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS. U. penyelenggaraan Tata Naskah Dinas , sehingga perlu diganti ; b. Pelaksanaan tata naskah dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan. menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 60 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas; Mengingat : 1. Indonesia,. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2021. Nomor Tambahan. Gubernur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh; Mengingat : 1. E. BAB IV DESAIN SISTEM Bagian Kesatu Umum Pasal 71. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan. Pedoman c. Tipe Dokumen. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan. id Mengingat : 1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik IndonesiaTENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR BALI, Menimbang : a. 2. Adapun Naskah Dinas pengaturan terdiri atas: peraturan; instruksi; prosedur. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; Mengingat : 1. b. E. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan. 3. Sumber Teks Peraturan : Subjek : TND, TATA NASKAH DINAS, ARSIP: Status Peraturan : tanggal Mencabut oleh Peraturan Perpustakaan Nasional no 3 tahun 2015 : Bahasa :. 1244, peraturan. E. 609, 2021 kemendespdtt. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik.